Soal Bakal Cawapres Prabowo Subianto, Partai Demokrat: Kami Serahkan Kepada Koalisi

inilahbandung – Partai Demokrat telah menentukan sikap dan pilihan untuk mendukung Prabowo Subianto dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilpres 2024.

Partai Demokrat menyampaikan dukungan kepada bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto untuk maju pada Pilpres 2024.

Dukungan Partai Demokrat kepada Prabowo Subianto itu disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca Juga: Bisa Jadi ‘Jalan Tengah’, Peneliti Ini Sarankan Prabowo Subianto Pilih Yusril Ihza Mahendra Sebagai Cawapres

Dukungan disampaikan secara langsung kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor.

Terkait bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto, Partai Demokrat pun kini mulai buka suara.

Kepala Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan bahwa partai-nya mengikuti Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Baca Juga: Fuji dan Asnawi Mangkualam Disebut-Sebut Jalin Hubungan Asmara, Haji Faisal Belum Beri Restu?

"Kalau koalisi sudah memiliki atau sudah menentukan cawapres, ya tentu kita ikut saja, tapi kalau kemudian Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) diminta untuk menjadi cawapres ya kami siap," ucap Herman Khaeron.

Dia mengatakan, posisi Partai Demokrat yang baru bergabung dengan KIM berbeda dengan saat berkoalisi dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung bakal capres Anies Baswedan.

"Menurut saya kesempatan itu tidak seperti kesempatan di koalisi sebelumnya, karena ada perjalanan kesejarahan, ada perjalanan bersama-sama berjuang,” ucap Herman Khaeron.

Baca Juga: 5 Kelebihan Yusril Ihza Mahendra Jika Dipilih Prabowo Subianto Sebagai Cawapres, Diungkap Peneliti Ini

“Kalau ini kan masuk kepada rumah atau kepada koalisi yang sudah terbangun," sambungnya.

Terkait bakal cawapres, Partai Demokrat menyerahkan pada partai politik (parpol) yang tergabung dalam KIM, dan mengikuti kesepakatan koalisi yang sudah terbentuk terlebih dahulu.