Nasib Honorer Tak Menentu, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum Janji Beri Perhatian Penuh

inilahbandung.com- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memastikan Pemprov Jabar masih memberikan perhatian penuh kepada para honorer.

Pernyataan Uu Ruzhanul Ulum, menyusul kegelisahan para honorer paska diterbitkannya Surat Edaran Menpan-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 terkait dihapusnya tenaga honorer, dimana ditenggat maksimal harus selesai pada 28 November 2023 mendatang.

Uu Ruzhanul Ulum mengaku masih memperjuangkan nasib para tenaga honorer saat menerima audiensi Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Honorer Non ASN Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 22 Mei 2023.

Baca Juga: Viral! Akun Kominfo Berterima Kasih atas Jasa-jasa Johnny G Plate Padahal Habis Korupsi Triliunan

Tidak hanya tenaga kesehatan kata Uu, tetapi semua honorer yang berada di lingkungan provinsi, dimana jumlahnya sekitar 52 ribu orang.

Pihaknya akan terus mengupayakan, para honorer tersebut dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kami pemerintah sedang dan harus memperjuangkan nasib para karyawan terutama honorer dari berbagai macam disiplin ilmu seperti kesehatan, pendidikan, TU-TU yang ada diberbagai dinas. Semua tenaga honorer di Jawa Barat ini, yang ada di lingkungan Gedung Sate ada 52 ribu orang. Ini semua berusaha untuk menjadi PPPK karena sudah menjadi program pemerintah pusat," ujarnya.

Baca Juga: Nursyah Dilanda Perasaan Serba Salah Lantaran Terus Dihujat Netizen Hingga Dapat Julukan ‘Red Flag’

Dia melanjutkan, nakes yang ditargetkan masuk PPPK dari total jumlah 700 orang, baru terealisasi sekitar 10 persen. Hal ini kata dia akan terus dibenahi, sampai akhirnya para honorer tersebut bisa menjadi PPPK.

"Sementara PTT Dinas Kesehatan para bidan ini mereka belum semua masuk menjadi PPPK. Dari 700, sekian baru yang masuk, tinggal 630 orang lagi. Mudah-mudahan 2025 kalau memang belum menjadi PPPK kami pun tetap memperjuangkan mereka dimasukkan untuk PPPK," imbuhnya.

Uu menambahkan, pihaknya turut mendorong pemerintah kota/kabupaten agar memprioritaskan honorer mereka menjadi PPPK.

Baca Juga: Kasus Penganiyaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dinilai Lambat, Begini Penjelasan Polda Metro Jaya

Khususnya bidang utama seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Pemprov Jabar akan berupaya melobi pemerintah pusat guna memberikan ruang bagi para honorer, agar bisa menjadi PPPK.

"Cara kami, minta kepada para bupati/walikota untuk memasukkan mereka di saat ada kesempatan dan harus dijadikan prioritas. Karena dalam aturan, yang dijadikan prioritas itu adalah tenaga pendidikan, kesehatan. Kalau pun mereka masih belum diprioritaskan, mungkin kami akan datang kembali kepada pihak pemerintah pusat supaya bisa memasukkan mereka," terangnya.